KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta berakhir rusuh, Selasa (27/3/2012). Kerusuhan yang berlangsung lebih dari dua jam tersebut bermula saat mahasiswa mencoba masuk ke Istana Merdeka yang sudah dihalangi barikade petugas kepolisian. Unjuk rasa berakhir setelah pasukan kepolisian mengepung Jalan Medan Merdeka dari dua arah dan massa berlarian menuju Jalan Pejambon.
Oleh Ninuk M Pambudy dan Orin basuki
Hari ini Rapat Paripurna DPR akan memutuskan menerima atau menolak RUU APBN Perubahan 2012 yang intinya menurunkan besar subsidi bahan bakar minyak. Pada saat yang sama, ribuan buruh berencana berdemonstrasi di depan Gedung DPR.
Kemungkinan besar rapat paripurna menyetujui keinginan pemerintah. Persetujuan DPR itu akan berdampak naiknya harga eceran BBM bersubsidi, hal yang ditolak masyarakat melalui aksi demo di berbagai kota sepekan terakhir ini.
Di DPR, Fraksi PDI-P menolak keinginan pemerintah menurunkan subsidi BBM dan LPG menjadi Rp 137,4 triliun. Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura walk out, meninggalkan rapat kerja pembahasan RUU APBN Perubahan 2012 antara Badan Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Gedung DPR, Senin (26/3/2012) sore.
Setiap kali pemerintah berencana mengurangi subsidi BBM, setiap kali penolakan masyarakat terjadi di berbagai kota. Padahal, harga BBM di Indonesia hampir pasti akan selalu dipengaruhi gejolak harga minyak dunia karena negeri ini telah menjadi importir minyak akibat kebutuhan lebih tinggi dari produksi.
Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia sudah mengalami tiga kali kenaikan mencolok harga minyak mentah dunia. Kondisi tersebut mendesak pemerintah menaikkan harga BBM, yakni pada tahun 2005 dan tahun 2008.
Pada 1 April 2012, pemerintah akan menaikkan lagi harga BBM bersubsidi dengan alasan sama, yakni mengamankan anggaran pendapatan dan belanja negara. Tanpa menaikkan harga BBM, besar subsidi dapat mencapai Rp 191 triliun.
Penolakan
Banyak hal yang menyebabkan penolakan terhadap rencana pengurangan subsidi BBM. Mulai dari ketidakmampuan pemerintah menaikkan produksi minyak yang tak beranjak dari angka 900.000 barrel per hari, tidak kunjung direalisasikannya diversifikasi energi, sampai pengelolaan PLN yang ikut membengkakkan subsidi energi.
Penolakan Fraksi PDI-P disuarakan anggota Badan Anggaran DPR, Dolfie OFP. Dolfie mengatakan kepada Kompas seusai rapat Badan Anggaran DPR, Senin (26/3/2012) petang, pemerintah membebankan ketidakmampuan mengendalikan dan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi seperti disebut Pasal 7 Ayat 4 UU APBN 2012 kepada rakyat. Selain itu, subsidi BBM untuk listrik membengkak karena kelemahan manajemen PLN dalam mengelola komposisi bahan bakar pembangkit listrik.
Sadar Subagyo, anggota Badan Anggaran dari Fraksi Gerindra, juga menyebut ketidakmampuan pemerintah mengendalikan dan membatasi BBM bersubsidi. Di sisi lain, gejolak harga minyak karena ketegangan di Timur Tengah dan krisis utang Eropa sudah diperhitungkan dalam penyusunan APBN 2012. Perlambatan ekonomi dunia pun tak berpengaruh banyak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan tahun ini 6,5 persen. ”Dugaan saya, pemerintah ingin menyelamatkan PLN dan ada kepentingan politik melalui bantuan langsung tunai Rp 150.000 per keluarga,” kata Sadar.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menolak kenaikan harga BBM karena menaikkan inflasi dan menggerus pendapatan riil buruh. Pemerintah menyebut inflasi menjadi 6,8 persen—bukan 7 persen karena kenaikan tarif dasar listrik ditunda ke tahun 2013—yang berarti upah riil buruh hanya naik separuh.
Pendapatan petani juga terpengaruh karena penggunaan traktor tangan dan biaya transportasi. Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Litbang Kementerian Pertanian Handewi Purwati Saliem menyebut, kenaikan harga BBM akan menurunkan keuntungan petani padi 1,5-2 persen saja.
”Yang lebih memengaruhi adalah inflasi yang berhubungan dengan daya beli. Juga sisi psikologis yang mendorong naiknya harga faktor produksi, seperti pupuk, benih, dan tenaga kerja di tingkat petani,” kata Handewi, Rabu (28/3/2012).
Aneh
Para peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2008 sebenarnya sudah mengingatkan akan keanehan dalam cara pemerintah menangani BBM di dalam negeri.
Di satu sisi, kenaikan harga didorong lonjakan harga minyak mentah dunia, padahal tidak seorang pun dapat mengetahui seberapa tinggi kenaikannya. Di sisi lain, harga BBM bersubsidi di dalam negeri dipatok pada angka tertentu, saat ini Rp 4.500 untuk premium dan solar. Artinya, harga BBM domestik sebagai variabel statis dipengaruhi harga minyak mentah internasional yang merupakan variabel dinamis.
Menghubungkan dua variabel tersebut tidak wajar karena akibatnya pemerintah terus membuat kebijakan yang didasari dari satu kepanikan ke kepanikan lain, yakni kekhawatiran lonjakan lebih tinggi harga minyak mentah internasional. Demikian inti pesan tim Pusat Penelitian Ekonomi LIPI. Laporan ditulis oleh, antara lain, Latif Adam dan Wijaya Adi, empat hari setelah pemerintah menaikkan harga BBM, 24 Mei 2008.
Meski begitu, pemerintah tetap memakai pola sama setiap kali meredam dampak lonjakan harga minyak mentah dunia terhadap APBN.
Rapat kerja Badan Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan dan Menteri ESDM, Senin (26/3/2012) sore, menyepakati keinginan pemerintah menyubsidi energi Rp 225 triliun; Rp 137,4 triliun di antaranya untuk BBM, LPG, dan bahan bakar nabati, serta Rp 30,6 triliun untuk kompensasi kenaikan BBM. Dampaknya, kemungkinan besar pemerintah akan menaikkan harga eceran BBM bersubsidi sebesar Rp 1.500 per liter atau naik 33 persen dari harga eceran bensin dan solar saat ini Rp 4.500.
Jika tak dikurangi, pemerintah berargumen, subsidi akan membengkak menjadi Rp 191 triliun. Harga minyak bumi diasumsikan rata-rata 105 dollar AS (dalam UU APBN 2012 asumsi harga 90 dollar AS) dan produksi minyak mentah nasional 930.000 barrel per hari.
Pendekatan dalam menghadapi risiko kenaikan harga migas dunia tersebut tetap berlandaskan kekhawatiran terjadinya kenaikan harga minyak mentah yang lebih tinggi. Saat ini akibat krisis di Selat Hormuz dan tingginya permintaan minyak dari Amerika Serikat.
Program konkret
Kenaikan harga BBM adalah buah pengelolaan anggaran yang mengunci APBN dengan porsi anggaran subsidi energi yang lebih besar dari anggaran belanja lain. Indonesia juga terpasung tingginya volume BBM bersubsidi, dengan kemungkinan melonjak dari 40 juta kiloliter menjadi 47 juta kiloliter tahun 2012.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana, pertengahan Maret lalu, mengatakan, pada 2005-2008 anggaran subsidi BBM selalu lebih besar dari anggaran infrastruktur, kesehatan, dan anggaran pendidikan.
Baru pada 2009-2011 anggaran subsidi ditekan hingga lebih rendah dari anggaran pendidikan dan infrastruktur. Namun, anggaran kesehatan selalu kalah besar.
Berbagai kondisi tersebut, menurut ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Anggito Abimanyu, sudah saatnya diperbaiki. Pemerintah harus mengalihkan subsidi BBM dan listrik ke program yang lebih konkret, yakni perbaikan transportasi umum untuk mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Ini adalah syarat mutlak menekan volume konsumsi BBM bersubsidi.
Menurut Anggito, kenaikan harga BBM sebaiknya Rp 1.000 per liter atau naik 22 persen sehingga masih lebih rendah dari kenaikan rata-rata pendapatan per kapita pada 2010-2012 (25 persen). Selain itu, bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) hanya diarahkan kepada 10 juta rumah tangga sasaran, bukan 18,5 juta rumah tangga sasaran seperti rencana pemerintah.
”Dengan membatasi BLSM ke 10 juta rumah tangga sasaran, anggaran yang dibutuhkan hanya Rp 10 triliun. Pemerintah menghemat Rp 15 triliun. Penghematan itu digunakan untuk percepatan pengalihan ke bahan bakar gas dan transportasi umum,” tutur Anggito di Jakarta, Senin (26/3/2012).
Ekonom Dradjad H Wibowo melihat ketidakjelasan ini disebabkan perhitungan politis lebih kental ketimbang substansi masalah. Contohnya, BLSM sepatutnya tidak ada karena hanya ada satu partai politik yang diuntungkan, yakni Partai Demokrat. Penerima BLSM cenderung akan berterima kasih sehingga tetap terjaga menjadi pemilih Partai Demokrat.
Ibarat mengayuh kapal, pemerintah harus menambal banyak kebocoran dan menentukan arah lebih tepat ke mana kebijakan energi mengarah. Mengurangi subsidi BBM hanya solusi sesaat.
0 komentar:
Posting Komentar